SUMBAWA – Wakil Bupati Sumbawa, Hj. Dewi Noviany, S.Pd, M.Pd, didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Lalu Suharmaji S.T, M.T, serta Kadis PUPR Sumbawa, Dian Sidharta, S.T, bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), H. Mochamad Basuki Hadimoeljono, di ruang kerjanya, Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, belum lama ini.
Dalam pertemuan yang diinisiasi oleh Gubernur NTB tersebut, Pemda Sumbawa menyampaikan tiga usulan untuk mendapatkan bantuan dari Kementerian PUPR.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Lalu Suharmaji, kepada wartawan Senin (22/5), menyebutkan ketiga usulan yang disampaikan kepada Menteri PUPR yaitu menuntaskan Jalan Samota, sumber air bersih Ai Ngelar, pengerjaan jalan Batu Dulang-Tepal, dan penanganan ruas jalan Lenangguar—Lunyuk.
Kepada Menteri, pihaknya menyampaikan hal yang sangat mendesak adalah penanganan ruas jalan Lenangguar—Lunyuk. Sebab ruas jalan itu menjadi akses satu-satunya dan strategis untuk menghubungkan Lunyuk dengan pusat kabupaten. Apalagi Lunyuk menjadi daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup bagus. Untuk itu pengerjaan ruas jalan Lenangguar—Lunyuk, dinilai sangat mendesak.
“Kalau bisa dikerjakan tahun ini karena sifatnya sangat mendesak,” kata Suharmaji.
Dikatakannya, sering rusaknya ruas jalan tersebut dikarenakan adanya fenomena likuifaksi, yakni suatu proses yang membuat tanah kehilangan kekuatannya atau labil karena getaran. Tanah di bawah jalan itu berbutir halus dan jenuh air.
Apapun upaya penanganan yang dilakukan, jalan itu tetap mengalami kerusakan. Satu-satunya solusi yang bisa dilakukan adalah pergeseran atau relokasi jalan. Untuk relokasi ini, Suharmaji mengatakan telah dibuat desain dan kajian oleh Dinas PUPR Provinsi NTB.
“Jalan itu nanti digeser ke tanah yang keras sekitar 5—10 meter dari lokasi sekarang ini,” jelasnya.
Suharmaji menambahkan, saat itu Menteri PUPR menegaskan perbaikan jalan rusak akan diupayakan melalui Program Inpres Jalan Daerah. Sebab program Inpres Jalan Daerah ini merupakan target Presiden Jokowi untuk menangani jalan rusak yang menjadi kewenangan daerah melalui anggaran Kementerian PUPR. (PS)
