SUMBAWA – Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Sumbawa, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tingkat Kabupaten Sumbawa Tahun 2023.
Kegiatan yang dilaksanakan di Lantai III Kantor Bupati Sumbawa, Senin (20/3) ini dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Sumbawa, Hj. Dewi Noviany S.Pd,. M.Pd. Hadir dalam kesempatan itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Sumbawa, Varian Bintoro, S.Sos., M.Si, Kepala Dinas P2KBP3A, Jannatulfalah, pihak Bappeda Sumbawa, anggota TPPS Kabupaten, camat dan kepala desa.
Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa, Jannatulfalah melaporkan, tujuan Rakor adalah untuk mengevaluasi kegiatan di lapangan. Diperlukan adanya rencana aksi dalam upaya percepatan penurunan stunting di daerah lokus. Bahkan saat ini sudah dilaksanakan TOT atau pelatihan bagi fasilitator tim pendamping keluarga pada 21–28 Maret 2023. Ada beberapa kecamatan yang sudah melaksanakan kegiatan tersebut.
Menurutnya, koordinasi semua pihak dari tingkat pusat hingga tingkat desa, sangat diperlukan untuk pemaduan dan sinkronisasi serta sinergitas dalam program, terutama upaya penurunan stunting secara terpadu.
’Salah satu kegiatan tematik untuk upaya penurunan stunting yakni rakor yang digelar hari ini. Di tingkat provinsi sudah dilakukan berbagai kegiatan untuk monitoring dan evaluasi tentang jalannya program di kabupaten kota,’’ ujarnya.
Wakil Bupati Sumbawa, Hj Dewi Noviany S.Pd., M.Pd menyebutkan, angka stunting di Kabupaten Sumbawa sudah menurun menurut data nasional.
“Alhamdulillah, saya merasa sangat bersyukur dan bergembira bahwa pelaksanaan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sumbawa sepanjang tahun 2022 telah berjalan secara baik, akseleratif, komprehensif serta menghasilkan capaian-capaian yang menggembirakan,” kata Wabup.
Wabup juga bersyukur karena belum lama ini Pemerintah Kabupaten Sumbawa berhasil meraih penghargaan UHC Awards dari Menteri Kesehatan RI atas dukungan dan kontribusi dalam program jaminan kesehatan nasional dengan pencapaian universal health coverage. Artinya, seluruh penduduk berhak memperoleh akses pelayanan kesehatan yang sama, termasuk dalam ikhtiar pencegahan dan penanganan stunting.
Berdasarkan hasil elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-PPBGM) kepada baduta dan balita pada Bulan Agustus 2022, angka stunting di Kabupaten Sumbawa yang sebelumnya berada pada angka 8,39% pada tahun 2021, turun menjadi 8,11 % tahun 2022.
Hal ini menjadi catatan baik dan juga tantangan bagi semua pihak untuk lebih baik lagi dalam hal penanganan stunting di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2023 ini.
Pada Bulan Januari lalu, ungkap Wabup, Kabupaten Sumbawa menjadi kabupaten yang dikunjungi oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK RI), Prof. Muhadjir Effendy, khususnya dalam rangka peninjauan penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem di Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas.
Menko PMK memberikan apresiasi atas penanganan stunting di Kabupaten Sumbawa dan berharap agar pemerintah daerah memperkuat gotong royong, sinergi dan kolaborasi dalam penanganan stunting.
Terkait daerah lokus stunting pada tahun 2023 ini, Wabup mengungkapkan terdapat 12 desa lokus stunting yang ditentukan berdasarkan tingginya prevalensi balita stunting dan jumlah balita stunting.
Yakni Desa Labuhan Sumbawa, Desa Karang Dima, Desa Jorok-Utan, Desa Labuhan Aji–Labuhan Badas, Desa Labuhan Bajo, Desa Sukadamai, Desa Rhee Loka, Desa Bao Desa, Desa Sebotok, Desa Bugis Medang, Desa Bajo Medang, dan Desa Mungkin. Bahkan beberapa dari desa ini menjadi daerah lokus stunting sejak tahun 2021-2022.
Wabup mengajak seluruh perangkat daerah TPPS, NGO, perguruan tinggi, dan pihak-pihak terkait lainnya agar bersinergi dalam penanganan stunting. Antara lain dengan menentukan jumlah kasus absolut stunting yang akan diintervensi dan ditangani selama tahun 2023 ini, baik secara swadaya maupun gotong royong. (PS)
