SUMBAWA – Pemda Sumbawa meluncurkan sejumlah program bantuan bagi masyarakat. Hal ini dilakukan, guna menekan inflasi yang terjadi di Kabupaten Sumbawa.
Kabag Ekonomi Setda Sumbawa, Dedi Heri Wibowo, saat ditemui, Selasa (15/11) mengatakan, pemda sudah melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan tentang pengalokasian dana 2 persen dari dana transfer umum. Hal ini dilakukan untuk penanganan dampak inflasi daerah. Jumlah yang dianggarkan sebesar Rp 4,5 miliar. Ada sekitar tiga ribu lima ratus sasaran penerima bantuan. Bantuan sosial itu akan disalurkan sebanyak dua kali. Bantuan ini disalurkan untuk buruh tani, tukang ojek, pedagang, serta pekerja sosial yang terdampak.
Selain itu, juga dilakukan penciptaan lapangan kerja. Salah satu kegiatannya berkoordinasi dengan Disnakertrans melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi. Seperti pelatihan menjahit, pelatihan kuliner dan perbengkelan.
Melalui Dinas Ketahanan Pangan juga dilakukan kerjasama untuk menekan inflasi daerah. Yakni pengembangan lumbung pangan desa dan pengembangan ketahanan lestari. Contohnya, penanganan dampak inflasi karena meningkatnya nilai bahan pokok.
Selain itu ada subsidi transportasi melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa. Kemudian melalui Dinas Sosial, yakni pemenuhan bahan pangan dan pemberian bantuan bagi penyandang disabilitas.
Selanjutnya, ada bantuan rehabilitasi rumah melalui Dinas PRKP Kabupaten Sumbawa. Contohnya, bantuan yang diberikan bagi masyarakat yang menjadi korban kebakaran.
Selain itu, pihaknya bekerjasama dengan Bulog untuk melakukan operasi pasar. Guna keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Dimana Bulog menyediakan komoditi berupa beras, gula dan minyak goreng.
Menurut Dedi, dampak inflasi ini tidak terlalu berpengaruh signifikan bagi masyarakat. Terkecuali pada komoditi tertentu, seperti kelangkaan elpiji beberapa waktu lalu yang menyebabkan terjadinya inflasi. Namun, pada Juni 2022 lalu, Bupati Sumbawa melakukan audiensi dengan Dirjen Migas. Hasilnya, Kabupaten Sumbawa mendapatkan tambahan kuota dari sembilan ribu matrix ton menjadi 11 ribu matrix ton. Begitu juga BBM, hal ini berpengaruh pada penerbitan rekomendasi pembelian BBM. Sehingga, terjadi pengetatan agar BBM bisa disalurkan tepat sasaran.
Kedepannya, langkah seperti ini akan tetap dilakukan untuk menekan inflasi di Kabupaten Sumbawa. Sehingga aspek yang berpengaruh pada inflasi bisa terkontrol. Juga melakukan koordinasi dengan sejumlah instansi terkait guna menekan terjadinya inflasi. (PS)
