SUMBAWA – Forum Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Kabupaten Sumbawa menggelar workshop penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS tahun anggaran 2022 dan pengelolaan Dapodik.
Kegiatan dipusatkan di SMAN 4 Sumbawa dari Kamis 27 Januari 2022 hingga Jumat 28 Januari 2022. MKKS menghadirkan Analis Kebijakan Bidang PSMA Dikbud Provinsi NTB, Agus Siswoaji Utomo dan Operator Dapodik Bidang PSMA, Ihwan sebagai narasumber.
Ketua MKKS SMA Kabupaten Sumbawa, Agus Surya Pratama, SPd, mengatakan, peserta pelatihan terdiri dari bendahara BOS dan operator Dapodik 17 SMA Se-Kabupaten Sumbawa. Bahkan, ada juga perwakilan dari sejumlah SMA swasta.
”Hari pertama materi umum pengelolaan BOS 2021 dan metode pengisian analisis kerusakan bangunan di Dapodik. Hari kedua konsultasi per sekolah,” ungkap Agus di sela-sela pelatihan, Kamis (27/01/2022).
Workshop bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh kepada peserta terkait teknis penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS tahun anggaran 2022 dan pengelolaan Dapodik.
Dalam pengelolaan Dapodik, kata dia, tidak sedikit operator salah input data. Khususnya pada komponen sarana dan prasarana. Kecenderungannya, data pada Dapodik tidak sesuai dengan kondisi riil sekolah. Akibatnya, banyak sekolah yang tidak mendapatkan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK).
”Tahun 2020 hanya tiga sekolah yang dapat DAK. Penyebabnya itu tadi, cara pengisian data analisis kerusakan masih salah, sehingga tidak sesuai yang tercantum di Dapodik dengan kondisi riil di lapangan,” ucap Agus.
Dengan adanya pelatihan ini, Kepala SMAN 1 Utan ini, berharap para operator memiliki pemahaman yang sama dan menyeluruh terkait teknis penyusunan RKAS BOS dan pengelolaan Dapodik. Sehingga jumlah sekolah penerima DAK ke depannya terus meningkat.
Kepala KCD Dikbud Kabupaten Sumbawa, Nasrullah Darwis, MPd, dalam sambutannya mengaku apresiatif dengan workshop yang diinisiasi MKKS SMA itu. Menurutnya, pelatihan ini sangat penting dalam rangka mewujudkan pengelolaan administrasi dana BOS dan data Dapodik yang baik dan benar.
Dijelaskannya, Dapodik memilik tiga komponen. Meliputi komponen peserta didik, tenaga kependidikan dan sarana prasarana sekolah. Dari tiga komponen itu, masalah sering terjadi pada komponen sarana prasarana sekolah. Seperti salah input data. Akibatnya banyak sekolah tidak mendapatkan DAK.
Tahun 2020 lalu, penerima DAK hanya tiga sekolah. Tahun 2021 delapan sekolah. Jumlah penerima diharapkan terus meningkat di tahun 2023 mendatang. Karenanya, operator Dapodik harus memahami teknis pengimputan data Dapodik yang baik dan benar.
”Semoga dengan pelatihan ini, pengelolaan administrasi, dana bos, pengisian Dapodik di sekolah kita lebih lancar dan tidak ada kendala lagi,” harapnya. (PS)
