SUMBAWA – Standar Pelayanan Minimal (SPM) terutama di bidang pendidikan harus terpenuhi dan terimplementasikan. Untuk memastikannya, Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Abdul Rafiq, melaksanakan kunjungan lapangan di Kecamatan Alas dan Alas Barat, Jumat (10/2).
Kunjungan ini sebagai bentuk apresiasi terhadap ikhtiar Pemerintah Daerah mewujudkan SPM Pendidikan di Kabupaten Sumbawa. Sebab sebelumnya DPRD telah berkomitmen untuk mengawal mewujudkannya melalui dukungan anggaran bagi pemenuhan SPM.
“Pada tahun ini pemerintah pusat lebih menekankan tercapainya pemenuhan SPM di bidang pendidikan dan kesehatan minimal 25% dari Anggaran Belanja Dana Alokasi Umum (DAU),” ungkap Ketua DPC PDIP Sumbawa ini.
DPRD Sumbawa ungkap Rafiq, memiliki semangat yang sama dengan pemerintah daerah untuk menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam upaya pemenuhan semua jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga masyarakat
Seperti pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pelayanan kesehatan, yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
“Hari ini kami mengunjungi SDN Merente Beru Desa Merente Kecamatan Alas, dan juga sekolah lainnya untuk meninjau langsung kondisi sekolahnya, dan berdiskusi dengan kepala sekolah, guru dan pengawas guna mengetahui kebutuhan sekolah dalam rangka terpenuhinya SPM pendidikan di sekolahnya,” ujar Rafiq yang juga Dewan Pembina PGRI Kabupaten Sumbawa.
Kedatangan Ketua DPRD disambut hangat para siswa, guru dan aparatur desa setempat dari Kadus hingga tokoh masyarakat. Ketua DPRD duduk lesehan di Ruang Perpustakaan bersama guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah.
“Inilah kondisi kami pak Ketua, ruang perpustakaan ini kami pakai juga untuk ruang guru dan kepala sekolah. Terimakasih sudah berkunjung ke tempat Kami, melihat secara langsung kegiatan belajar dan kondisi gedung sekolah,” kata Kepala Sekolah Syafaruddin AR S.PdI.
Syafaruddin mengaku fasilitas sekolahnya masih kekurangan meubeler, renovasi ruang perpustakaan serta kekurangan kamar mandi jika dibandingkan dengan jumlah siswa. “Kami sangat membutuhkan dukungan anggaran guna terimplementasinya SPM pendidikan di sekolah kami,” pintanya.
Hal tersebut diperkuat oleh Korwil Pengawas Kecamatan Alas Muhammad Karyadi S.Pd. Ia menyebutkan, masih banyak sekolah di wilayah Alas yang membutuhkan meubeleur dan fasiltas lainnya untuk mewujudkan pelayanan pendidikan yang standar.
“Di wilayah kami, sekolah akan disiapkan menerapkan boarding school atau sekolah lima hari, sehingga perlu dipersiapkan kenyamanan siswa maupun wali murid di sekolah, dimana tempat istirahatnya, makan atau kantinnya, MCK hingga tempat ibadahnya. Sementara di sekolah ini sangat dibutuhkan renovasi ruang perpustakaan dan pembangunan kamar mandinya,” bebernya.
Terhadap hal itu Ketua DPRD langsung mencatat aspirasi itu dan akan diupayakan untuk disuarakan sehingga dapat masuk dalam penganggaran APBD.
“Itulah pentingnya kami datang, sementara ini Kami telah menganggarkan dana meubeleur sekolah sebesar 50 juta rupiah sesuai usulan yang telah masuk, ini yang kita prioritaskan,” tandasnya.
Dikatakan Rafiq, SPM di pendidikan tidak hanya memikirkan siswa, tapi juga kenyamanan para guru dan pengawas, serta tenaga pendidiknya.
“Bagaimana kita berharap kinerja baik manakala tempat kerjanya tidak nyaman, maka penataan ruang guru ini adalah prioritas, bila perlu ada AC atau minimal kipas angin, sehingga kami anggarkan nanti untuk renovasi ruang gurunya,” tambah Rafiq disambut gembira warga SDN Merente Beru. (PS)
