SUMBAWA – Pengembangan program desa wisata di Kabupaten Sumbawa, masih terkendala sejumlah hal. Kendala terbesarnya adalah sinergi dan koordinasi lintas instansi.
Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Kabupaten Sumbawa, Yudi Haris, saat ditemui, Selasa (8/11), mengatakan, jika berbicara mengenai desa wisata, ada tiga leading sektor yang menggawangi sesuai tupoksi masing-masing. Yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. “Sebenarnya, pengembangan desa wisata ini adalah persoalan sinergi tiga instansi tersebut,” ujarnya.
Pada dasarnya kata Yudi, ketiga instansi itu memiliki tujuan yang sama. Tinggal bagaimana membangun sinergi dan kolaborasi masing-masing leading sektor. Namun, karena keterbatasan keuangan daerah, pihaknya belum bisa banyak melakukan sinergi dan koordinasi.
Bahkan, banyak hal pokok di dinasnya yang belum bisa dijalankan karena keterbatasan anggaran. Mengingat, dua tahun belakangan terjadi pandemi. Sebenarnya sudah ada penetapan terkait pengembangan desa wisata di Kabupaten Sumbawa. Hanya saja belum bisa banyak berbuat karena keterbatasan alokasi anggaran.
Selama ini, lanjut Yudi, yang banyak memfasilitasi adalah Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pariwisata NTB. Mengingat, Pemprov NTB merupakan perpanjangan tangan pemerintahan pusat. Jadi, program kegiatan banyak dikoordinasikan ke provinsi. Baik program melalui dana tugas pembantuan maupun dana dekonsentrasi.
Karena, kata Yudi, program Pemda Sumbawa tergantung ketersediaan dana yang diperbantukan. Sebab, jika mengandalkan APBD saja maka tidak akan cukup, karena kemampuan daerah sangat terbatas. (PS)
