SUMBAWA – Kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Sumbawa, cukup tinggi. Berdasarkan data dari DP3AP2KB Provinsi NTB, sepanjang tahun 2021, tercatat 79 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi di Bumi Sabalong Samalewa. Kasus kekerasan perempuan dan anak ini merupakan faktor penghambat pada upaya peningkatan kualitas dan peran perempuan. Ini juga bentuk pelanggaran hak asasi manusia.
Wakil Bupati Sumbawa, Dewi Noviany, S.Pd. M.Pd., mengungkapkan kasus–kasus yang teridentifikasi tersebut sebenarnya merupakan fenomena gunung es, karena belum menggambarkan jumlah keseluruhan kasus yang ada di masyarakat.
Kekerasan terhadap perempuan dan anak ungkap Wabup, telah memberikan dampak negatif dan luas, tidak hanya terhadap korban, tetapi juga berpengaruh terhadap proses tumbuh kembang anak dalam kehidupan sehari-harinya.
Persoalan tersebut, lanjut Wabup, telah menghambat upaya Kabupaten Sumbawa, untuk mewujudkan status sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA), hingga saat ini. Karena itu, Ia meminta semua pihak termasuk pimpinan OPD untuk lebih proaktif menyelaraskan data dan fakta di lapangan, serta dapat mengambil peran dan menyikapi persoalan ini dengan serius.
“Perlu penanganan yang komprehensif, terpadu antar sektor, serta peran masyarakat, organisasi sosial, lembaga keagamaan dan lembaga terkait lainnya dalam menangani masalah ini.,” ujarnya saat membuka secara resmi acara kunjungan kerja Kepala DP3AP2KB Provinsi NTB, Ir. Husnandiaty Nurdin, MM., beserta jajarannya di Ruang Rapat H. Hasan Usman, Kantor Bupati Sumbawa, Selasa (25/01/2022).
Meski demikian, Wabup yang akrab disapa Novi ini menegaskan, Pemkab Sumbawa akan terus berkomitmen dan optimis, melalui optimalisasi perencanaan dan penganggaran, serta implementasi dan penguatan sistem, target Kabupaten Sumbawa untuk menjadi Kabupaten Layak Anak akan mampu terwujud. Setidaknya mencapai level Pratama pada tahun 2022 ini. (PS)
