SUMBAWA – Persaingan memperebutkan 7 kursi panas Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa, sepertinya bakal berjalan seru.
Hingga hari terakhir pendaftaran yang resmi di tutup tanggal 7 Oktober lalu, tercatat ada sebanyak 40 pejabat yang mendaftar. Dua diantaranya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
“Jadi yang lulus administrasi itu ada 38 orang. Yang TMS, dua orang. Pendaftarannya kemarin dibuka dari tanggal 1 sampai 7 Oktober 2021,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumbawa, Drs. H. Hasan Basri, MM., saat ditemui di ruang kerjanya, Jum’at (08/10).
“Yang TMS ini karena melebihi usia yang dipersyaratkan. Syarat usia maksimal 56 tahun pada saat dilantik,” tambah Sekda.
Dari 38 pejabat yang dinyatakan lulus administrasi ini sebut Haji Bas, sapaan akrabnya, berasal dari pejabat Eselon 3A. Sedangkan pejabat Eselon 3B, ada 15 orang.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa, menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang paling banyak peminatnya. Pejabat yang mendaftar di OPD itu, ada 12 orang. “OPD yang didaftar boleh lebih dari satu. Yang penting syaratnya terpenuhi,”ujar Haji Bas.
Setelah proses seleksi administrasi tuntas, tambah Haji Bas, tahapan berikutnya dilanjutkan dengan assesment tanggal 12 sampai 13 Oktober, presentasi dan wawancara tanggal 14 sampai 16 Oktober, dan pengumuman tiga besar dimasing-masing OPD diukumkan tanggal 20 Oktober mendatang.
“Untuk Assesment nya nanti kita minta bantuan asesor dari Mataram. Nanti kalau sudah ada tiga besar, akan ditentukan pelamar terpilih. Kemudian akan kita sampaikan ke KASN bahwa sudah ada yang terpilih, untuk selanjutnya dilakukan pelantikan,” pungkasnya.
Seperti diketahui, pasca mutasi perdana pemerintahan Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah, dan Wakil Bupati, Dewi Novyani, S.Pd., M.Pd., bulan September 2021 lalu, saat ini terdapat tujuh pimpinan OPD lingkup Pemkab Sumbawa, yang lowong.
OPD dimaksud adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kesehatan (Dikes), Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan (KUKM Perindag), Dinas Pertanian (Distan), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). (PS)
